Judul | PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL TERKAIT IMUNITAS ASET NEGARA |
Penulis | SEFRIANI |
Jumlah Halaman | XVII + 488 |
Penerbit | FH UII PRESS |
Kategori | HUKUM & PEMERINTAHAN |
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara
Cetakan Pertama, Maret 2020
ISBN 978-623-91860-6-7
Berat 700 gram
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Praktek Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara Asing Di Bebagai Pengadilan Nasional
A. Perkembangan Teori Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional
B. Perkembangan Teori Imunitas Kedaulatan dan Imunitas Aset Negara
C. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional
D. Praktek Negara-Negara Dalam Melaksanakan Putusan Arbitase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset
Negara
1. Praktek Pengadilan Nasional Negara-Negara Eropa
a. Praktek di Inggris
b. Praktek di Jerman
c. Praktek di Swis
d. Praktek di Perancis
e. Praktek di Rusia
2. Praktek di Amerika
3. Praktek di Asia
a. Praktek di Indonesia
b. Praktek di China
c. Praktek di Hongkong
d. Praktek di Singapura
e. Praktek di Thailand
f. Praktek di Malaysia
4. Praktek di Australia
5. Praktek di Afrika
E. Perbedaan- Perbedaan Dalam Praktek Pelaksanaan Putusan AKI terkait Imunitas Aset Negara Asing Oleh Pengadilan-Pengadilan Nasional
Bab 3 : Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Praktek Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara Asing
A. Faktor Yuridis
1. Konvensi New York 1958 Memberikan Celah Bagi Munculnya Perbedaan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersila Internasional.
a.Imunitas Negara Sebagai Bagian dari Ketertiban Umum Internasional
b.Imunitas Negara Sebagai Bagian dari Rules of Procedure Pengadilan Negara Forum
c. Imunitas Negara Sebagai Bagian dari Non Arbitrability
2. Konvensi Washington 1965 Memberikan Celah Bagi Munculnya Perbedaan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersila Internasional.
3. Kurangnya Keseragaman (Uniformity) dalam Bentuk Imunitas Negara
a. Kurangnya Keseragaman dalam Jurisdictional Immunity
b. Kurangnya Keseragaman dalam Enforcement Immunity
4. HI Dalam Sistem HN
B. Faktor Ideologi
1. Negara Sosialis Cenderung Mempertahankan Imunitas Absolut
2. Negara Liberalis Cenderung Menerapkan Imunitas Terbatas
C. Faktor Psikologi
1. Pengalaman Buruk Negara di Masa Lalu Sebagai Bangsa Jajahan
2. Perasaan Ketidakadilan Dalam Perjanjian Investasi dan Proses AKI
D. Faktor Sosiologi
1. Kebutuhan Bersama Akan HI
2. Reputasi, Resiprositas dan Retaliasi
3. Faktor Kepentingan
a. Kepentingan Ekonomi
b. Kepentingan Politik
Bab 4 : Penerapan Prinsip Proposional Untuk Mencapai Keseimbangan Antara Kepentingan Mempertahankan Imunitas Aset Negara Dengan Kepentingan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional
A. Urgensi Mempertahankan Imunitas Aset Negara Asing
1. Pelaksanaan Prinsip Par Imparem Non Habet Imperium
2. Melindungi Pelaksanaan Fungsi Kedaulatan Negara (Functional Necessity)
a. Aset Diplomatik
b. Aset Bank Sentral
c. Aset Militer, Public Ship dan State Aircraft
d. Aset Budaya
B. Urgensi Pelaksanaa Putusan Arbitrase Komersial Internasional
1. Memberikan Keadilan Kepada Pihak Perorangan atau Swasta
2. Melaksanakan Prinsip Comity Dalam Hukum Internasional
3. Memajukan Perdagangan dan Investas Internasional
C. Upayah Mencapai Keseimbangan Antara Kepentingan Enforcement Immunity Dengan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional.
1. Penerapan Prinsip Proposionalitas Dalam Hukum Internasional
a. Muatan Dasar Prinsip Proporsionalitas
b. Penerapan Prinsip Proporsional
2. Penerapan Prinsip Proposionalitas Dalam Pemberian Enforcement Immuny Terhadap Aset Negara Asing
a. Legitimasi Enforcement Immunity Untuk Menolak Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional
b. Pengujian Elemen Elemen Prinsip Proporsionalitas Terkait Enforcement Immunity