Judul | KONFLIK ANTAR ELITE POLITIK LOKAL |
Penulis | LIPI & PP |
Jumlah Halaman | |
Penerbit | PUSTAKA PELAJAR |
Kategori | SOSIAL & POLITIK |
Kajian mengenai konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di masa transisi yang mengkaji proses pemilihan kepala daerah di Surabaya, Sampang, Ternate dan Palangkaraya, menggambarkan bahwa masing-masing lokasi telah terjadi pergeseran politik kekuasaan yang patut dicatat sebagai bahan dari proses reformasi yang sedang berjalan. Meskipun, telah ada pergeseran politik kekuasaan yang patut dicatat sebagai bahan dari proses reformasi yang sedang berjalan. Meskipun, telah ada pergeseran kekuatan politik, namun belum sepenuhnya terjadi sirkulasi elit dalam arti yang sesungguhnya, di mana kekuasaan masih belum lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik lama yang masih “berkuasa” di daerah. Namun demimkian, yang pasti, sirkulasi kepentingan mungkin agak berubah, bila di masa lalu hanya terjadi dalam lingkaran kekuatan politik A, B, dan G (ABRI, Birokrasi dan Golkar), tetapi di masa transisi kepentingan politiknya sudah tidak lagi demikian, dalam pengertian lain, telah ada pemain-pemain baru yang iklut mempengaruhi proses pemilihan kekuasaan.
Catatn penting lainnya yang patut digarisbawahi, bahwa konflik dalam pemilihan jabatan kepala daerah disebabkan bukan hanya oleh satu faktor, tetapi oleh banyak faktor, meskipun ada faktor yang siifatnya sangat dominan. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah adalah kepentingan masing-masing elit lokal yang bertarung, kepentingan politik elit nasional, kepentingan pengusaha, maupun kepentingan kekuatan-kekuatan ppolitik lain di daerah. Selain itu, lemahnya konsolidasi demokrasi di masa transisi telah menyebabkan terjadinya salah penafsiran mengenai implementasi UU yang mengaturn mengenai pemilihan kepala daerah dan memperlemah institusionalisasi proses demikrasi di tingkat lokal, yang menjadi faktor yang dominan di beberapa lokasi sebagai pemicu timbulnya konflik antarkekuatan politik.